Duh!! Di Era Jokowi Utang Indoensia Meroket Sampai 4000 Triliau Rupiah

Memasuki Tahun 2015 ada hal yang bikin shock banyak orang, posisi utang pemerintah RI makin jor-joran. Laporan Bank Dunia Per tanggal 2 Desember 2015 menyebutkan bahwa pemerintah telah menerima Rp510,4 triliun dari penerbitan sekuritas dan 3,89 miliar dolar AS (sekitar Rp53 triliun) dari pinjaman resmi luar negeri.

"Dengan demikian utang pemerintah bertambah Rp563 triliun. Besaran utang ini merupakan rekor terbanyak sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan di Jakarta, Minggu (03/01/2016).

Heri mengatakan, makin besarnya utang, yang melebihi jumlah utang yang diproduksi pemerintah sebelumnya, membuat pemerintah Jokowi-Kalla makin jauh dari misi "Indonesia Bebas Dari Utang."

Selain itu, makin besarnya utang menjadi tanda suramnya visi Tri Sakti yang diusung pemerintah saat ini.


"Sudah tentu, RI makin tidak berdaulat karena setiap arah kebijakan sangat rawan dari intervensi," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, angka Debt Service Ratio (DSR) makin mencemaskan. Besarannya di atas 50 persen. Artinya, lebih dari setengah penerimaan negara (dari hasil ekspor) hanya habis untuk bayar utang.

"Utang yang bertumpuk akan makin menyulitkan usaha untuk keluar dari defisit neraca dan transaksi berjalan yang hampir menyentuh angka tiga persen," sebut dia.

Utang yang membesar akan terus menjadi beban yang berlipat-lipat di tahun-tahun mendatang. Ketahanan ekonomi nasional rentan dan mudah runtuh. Apalagi, diprediksi nilai tukar rupiah akan menjadi yang terendah se-Asia.

"Utang yang menumpuk akan menyulitkan pemerintah menyusun APBN yang produktif dan pro rakyat. Karena sebagian besar hanya untuk bayar utang plus bunga," katanya.

Akibatnya, posisi seperti itu akan mempersempit ruang gerak fiskal untuk menggerakkan sektor-sektor riil dan produktif. Apalagi, kesenjangan kaya-miskin makin lebar.

"Sudah pasti, akan muncul kerawanan-kerawanan sosial yang tidak terperikan, ditambah dengan dinamika ekonomi politik yang semakin tidak stabil," pungkasnya. [rimanews]

Halaman Berikutnya:

Tweet