KMP Bubar, Hanura : Tak Ada Pilihan, Semua Partai Mesti Mendukung Pemerintah

Satu persatu partai politik (parpol) pengusung Koalisi Merah Putih (KMP) keluar untuk menjadi partai pendukung pemerintahan. Gerindra pun kemudian mengumumkan secara de facto bahwa KMP telah bubar.

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan bahwa KMP-KIH dibentuk dalam konteks pemilihan presiden sehingga sudah tidak relevan lagi ada dikotomi seperti itu. Ia pun berharap masing-masing pimpinan partai memiliki kesadaran untuk bersama-sama membangun negara,

"Ini nampaknya akan disikapi oleh para pimpinan partai sejalan dengan dinamika yang berkembang. Setelah berinteraksi dengan presiden dan pimpinan politik yang lain memiliki kesadaran untuk membangun negara membutuhkan kebersamaan," ujar Dadang kepada detikcom, Jumat (5/2/2016).

"Siapapun membutuhkan kondisi sosial ekonomi yang stabil. Kondisi ini yang saya kira (membangun) pemerintahan itu efektif." tandasnya.

Dadang kemudian melihat bubarnya koalisi di luar pemerintahan sebagai sesuatu yang baik. Dirinya juga mengapresiasi parpol-parpol yang telah mendeklarasikan diri bergabung ke pemerintah.

"Tidak ada jalan lain, semua dukung pemerintah. Tidak ada polarisasi yang cenderung sarat konflik dan membuat kepercayaan publik kepada penyelenggara negara tidak baik. Karena sulit mengambil keputusan karena adanya polarisasi. Sehingga tentu bergabungnya PAN, Golkar, menyatakan dukungan beberapa partai lain ini harus kita syukuri sebagai sebuah kesadaran besar dari para pimpinan partai untuk mementingkan negara dibanding kelompoknya," kata politisi dari Dapil Jawa Barat ini.

Dengan banyaknya dukungan ke pemerintah, Dadang percaya pemerintahan akan stabil. Oleh karenanya dia mengatakan wajar bila ada sistem transaksional untuk mendapatkan dukungan dari parpol-parpol tersebut.

"Kita berkaca dari pemerintahan orde baru (orba) yang relatif lebih stabil. Tentu saya melihat ketika partai bergabung dengan pemerintah maka kepercayaan pasar akan besar kepada pemerintah. Rakyat akan dukung pemerintah, walaupun ada harga yang dibayar (untuk) pendukung yang baru datang," bebernya.

"Kemudian katakanlah PAN, Golkar harus timbal balik ke presiden sehingga memberi posisi tertentu. Saya kira tidak masalah. Wajar kalau presiden memberi penghargaan. Politik mesti begitu mesti balik yang dilakukan," sambungnya.

Halaman Berikutnya:

Tweet